Plt Gubernur DKI akan Rombak dan Rampingkan Pejabat lewat Raperda Baru
Pada prinsipnya struktur organisasi pemerintah DKI Jakarta akan berubah. (Perubahan) untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan dinamika terutama di DKI Jakarta, ujar Soni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Perubahan tatanan perangkat daerah dilakukan Pemprov dengan membuat nomenklatur baru. Contohnya, nomenklatur Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa DKI.
Di daerah lain semuanya adalah biro. Di sini (DKI) adalah badan, karena anggaran yang dikelola sangat besar hingga tidak cukup dengan biro. Itu contoh konkret seperti itu,imbuhnya.
Selain itu juga ada perubahan nomenklatur Dinas Penataan Kota DKI menjadi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan. Perubahan nomenklatur dilakukan untuk memperluas cakupan kerja dan tanggung jawab dinas terkait.
Selama ini kalau menangani pertanahan siapa? Kita enggak ada dinas yang secara formal. Sekarang kita pertegas menjadi dinas tata ruang dan pertanahan sehingga semua pengaduan pertanahan bisa dimasukkan di situ, imbuhnya.
Perubahan tatanan perangkat daerah ini ditargetkan bisa dikerjakan pada pertengahan Desember. Sumarsono berharap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat disahkan pada 13 Desember 2016.
Sehingga pada akhir Desember menjelang tahun baru atau tanggal tahun baru lah, kita baru menata ulang pelantikan seluruh personel dan pengukuhan seluruh personel dari jabatan eselon II hingga kelurahan,imbuh Soni.
Selain itu juga dilakukan perampingan di jajaran struktural perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi kerja.
Mereka yang tidak dapat jabatan struktural jadi pengurangannya sampai 10-15 persen. Itu perampingan, dari 10-15 persen perampingan ini kemudian yang lainnya akan difungsionalkan, sambungnya.
Posted by
No comments:
Post a Comment